Fenomena baru terjadi di Korea Utara (Korut). Jumlah warga yang mengajukan cerai dilaporkan meningkat. Mengutip Radio Free Asia, pemerintah Korutmenganggap perceraian sebagai anti-sosialis yang akhirnya membuat banyak pasangan terpaksa menunggu bertahun-tahun agar perpisahan mereka menjadi resmi. Namun tekanan ekonomi di negara itu yang membuat aktivitas lumpuh dan perceraian menjadi meningkat.

“Baru-baru ini, perselisihan keluarga memburuk karena alasan ekonomi dan jumlah keluarga yang ingin bercerai meningkat, tetapi pihak berwenang memerintahkan pengadilan untuk tidak dengan mudah menyetujui perceraian,” kata seorang penduduk daerah Kyongsong di provinsi timur laut Hamgyong Utara dikutip Selasa

“Ketika saya sesekali lewat di depan gedung pengadilan, saya selalu melihat belasan pemuda dan pemudi berkumpul di depan gerbang utama. Ini kebanyakan pasangan yang ingin menemui hakim atau pengacara untuk mengajukan gugatan cerai,” tambahnya.

Menurut sumber itu, sebenarnya pengadilan biasanya tidak mengabulkan perceraian kecuali ada alasan yang tidak dapat dihindari. Ia juga mengatakan banyak warga telah berhenti hidup dengan pasangannya selama bertahun-tahun untuk menunggu status resmi dari negara.

“Perceraian secara tradisional diakui sebagai tindakan anti-sosialis yang menciptakan kerusuhan sosial. Di sini, di Korea Utara, mereka bersikeras untuk menjalani ‘gaya hidup sosialis’ yang mencakup ‘revolusi rumah tangga,'” ujarnya lagi.

“Minggu lalu, saya belajar sesuatu yang mengejutkan dari seorang kenalan saya. Suaminya adalah pejabat berpengaruh di salah satu pengadilan. Dia mengatakan jumlah kasus perceraian yang dapat ditangani oleh setiap pengadilan kota dan kabupaten setiap tahun dibatasi berdasarkan ukuran populasi,” jelasnya.

Di Kabupaten Kyongsong, yang berpenduduk sekitar 106.000 jiwa misalnya. Menurutnya hanya 40 perceraian saja yang diresmikan tahun ini.

“Jika pengadilan melebihi kuota sidang perceraian mereka, itu akan dipertanyakan oleh pihak berwenang. Saya tahu pengadilan enggan menyetujui perceraian, tetapi mengejutkan mendengar bahwa pihak berwenang bahkan menetapkan jumlah persidangan perceraian,” ujarnya lagi.

Sementara itu, bila gugatan perceraian benar-benar ingin dikabulkan, sumber itu juga menerangkan bahwasannya harus ada uang suap yang diberikan kepada pengadilan agar gugatan dipenuhi.

“Orang-orang yang ingin bercerai berusaha untuk mendapatkannya sesegera mungkin, tetapi itu tidak mudah. Jumlah suap yang dibayarkan kepada hakim pengadilan atau pengacara menentukan apakah perceraian dapat dikabulkan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan.”

Dilaporkan media yang sama, Korut sendiri sudah terancam kelaparan saat ini. Kekurangan pangan di Korut mulai meluas setelah adanya larangan impor dari awal pandemi Covid-19 pada Januari 2020. Harga bahan pangan seperti beras, jagung, dan tepung terus naik sehingga menyulitkan warga.

Belum ada komentar langsung pemerintah Kim Jong Un soal ini. Korut biasanya tak memberi konfirmasi langsung ke media, kecuali dipublikasikan ke media corong pemerintah KCNA atau diverifikasi Korea Selatan (Korsel) dan Jepang.

Leave a Reply

Your email address will not be published.