Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa ada pengusaha yang meminta dispensasi dalam program minyak goreng. Namun, permintaan tersebut ditolaknya karena tidak sesuai aturan.

“Dulu ada pengusaha minta supaya ada dispensasi untuk ini, saya bilang gak ada, kamu gak bisa minta, semua pas performance. Dulu mereka nyuri-nyuri, waktu tidak masuk di Simirah dia pikir bisa diakal-akalin. Saya bilang ngga, kamu Kalau kau bikin salah ya kau terima akibatnya sekarang, karena rakyat jangan jadi korbanmu, kamu hanya pikirkan dirimu aja, kamu udah kaya. Rakyat itu belum, ngga ada satu pun permintaan itu kita penuhin,” katanya Kamis (7/7/22).

Dalam aturannya, ada syarat yang harus dipenuhi eksportir jika ingin kembali bisa melakukan ekspor. Produsen CPO dan/ atau eksportir CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan UCO wajib mengikuti program Minyak Goreng Curah Rakyat.

Dengan mendaftar melalui SIMIRAH, melampirkan estimasi produksi CPO, rencana bulanan pasokan CPO kepada produsen minyak goreng, dan perjanjian kerja sama dengan produsen minyak goreng. Ketika berbagai syarat itu terpenuhi, maka aktivitas ekspor bisa Kembali berjalan.

Salah satu tujuan ekspor adalah mengangkat harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Luhut pun sudah mendapat instruksi langsung dari Jokowi.

“Presiden perintahkan saya, pokonya pak luhut petani harus naik TBSnya, dan saya janji,” kata Luhut.

Namun, Ia mengakui bahwa itu bukanlah pekerjaan mudah mengingat harga TBS saat ini sudah anjlok jauh di bawah normal, bahkan ada yang di bawah Rp 1.000/Kg. Ketika ditanya potensi kenaikan di Juli, Luhut enggan berjanji.

“Nggak bisa omong sekarang, kita harus lihat Ukraina, dia kan cadangan¬†sunflowernya gede sekali tuh nggak terekspor kan. Sekarang dibuka, pajaknya dikurangi dia. Maka itu kita harus cari ekuilibrium dan tak gampang,” ujar Luhut.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.